Ketika Lobster Menghilang dari Sinaka

Di Sinaka, wilayah di Kecamatan Pagai Selatan — ujung paling selatan Kepulauan Mentawai — cerita tentang lobster selalu dimulai dari angka yang hari ini terdengar hampir mustahil. Nelayan setempat mengingat masa sekitar tahun 2010, ketika tangkapan lobster bisa mencapai sekitar sepuluh ton dalam seminggu. Begitu kesaksian mereka kepada Ekuatorial, media jurnalisme lingkungan yang menuliskan kisah ini pada Desember 2023. Kini, menurut kesaksian yang sama, hasil sepekan tinggal puluhan kilogram.

Angka-angka itu adalah ingatan dan laporan nelayan, bukan tabel statistik resmi — dan patut dibaca sebagai itu. Tetapi kalaupun ingatan melebih-lebihkan, jarak antara "ton" dan "kilogram" terlalu jauh untuk diabaikan. Jika kesaksian itu dipegang apa adanya, yang tersisa hari ini kurang dari seperseratus dari hasil masa jaya. Bagi kampung nelayan yang hidup dari laut di depan rumahnya, itu bukan penurunan; itu kehilangan satu sumber nafkah.

Yang disebut nelayan sebagai sebab: kapal dari luar

Dalam laporan Ekuatorial yang sama, nelayan Sinaka menunjuk satu sebab utama: kapal-kapal dari luar Mentawai yang masuk dan menangkap di perairan yang selama ini mereka anggap wilayah tangkap tradisional. Tudingan ini adalah pernyataan pihak nelayan — bukan temuan penelitian stok yang bisa kami kutip — namun ia menggambarkan persoalan yang lebih tua dan lebih luas daripada lobster: siapa yang boleh menangkap apa, di laut milik siapa.

Perairan Mentawai memang bukan laut sepi. Menurut Mentawaikita, perikanan tangkap laut Sumatera Barat berjalan pada kisaran 200.000 ton per tahun, dan wilayah Mentawai menyumbang porsi besar di dalamnya; jalur ruaya tuna melintas di sisi barat kepulauan, dan tuna mendominasi tangkapan laut provinsi — sebagian besar diambil di perairan Mentawai. Laut yang sekaya itu menarik armada dari jauh. Yang berdiri di tengah-tengahnya adalah nelayan kecil dengan perahu kecil, yang tidak bisa ikut mengejar ikan ke tengah samudra dan karena itu bergantung penuh pada karang dan perairan dangkal di dekat kampung — persis habitat tempat lobster hidup.

Jawaban dari kampung: menjaga wilayah tangkap sendiri

Yang menarik dari kisah Sinaka bukan hanya kehilangannya, melainkan jawabannya. Masih menurut laporan Ekuatorial itu, masyarakat nelayan Mentawai bergerak melindungi wilayah tangkap tradisional mereka — menegaskan batas laut yang selama ini dikelola secara turun-temurun, agar tekanan dari luar tidak menghabiskan apa yang tersisa.

Langkah semacam ini layak diperhatikan oleh siapa pun yang berpikir tentang ekonomi kepulauan. Lobster, seperti hampir semua hasil laut karang, adalah sumber daya milik bersama: tidak ada pagar, tidak ada sertifikat. Ketika semua orang boleh mengambil dan tidak ada yang menjaga, yang rasional bagi tiap kapal adalah mengambil sebanyak-banyaknya hari ini — dan hasilnya persis seperti yang dilaporkan dari Sinaka. Menjaga wilayah tangkap adalah cara komunitas memasang pagar yang tidak bisa dipasang sendiri-sendiri. Apakah upaya itu akan cukup, dan apakah ia mendapat sandaran hukum yang kuat, adalah pertanyaan lanjutan yang belum terjawab dalam sumber yang kami pegang; yang jelas, langkahnya sudah dimulai dari bawah.

Perlu juga dikatakan apa yang tidak sedang terjadi. Menjaga wilayah tangkap tradisional bukan berarti menutup laut bagi semua orang, dan bukan pula gerakan menolak orang luar dalam arti luas — ekonomi Mentawai justru hidup dari orang yang datang, mulai dari peselancar sampai pembeli hasil laut. Yang dipersoalkan nelayan Sinaka, menurut laporan yang sama, adalah pengambilan besar-besaran oleh armada yang tidak menanggung akibatnya: kapal yang datang, mengambil, lalu pergi, sementara yang tinggal menanggung karang yang kosong. Dalam bahasa ekonomi, ini soal siapa yang memikul biaya jangka panjang dari keuntungan jangka pendek — dan di laut karang, jawabannya hampir selalu: orang kampung di depannya.

Pantai yang sama pernah diguncang laut

Sinaka berada di pesisir yang sejarah barunya tidak ringan. Pada 25 Oktober 2010, gempa Mw 7,7–7,8 di sisi laut kepulauan Pagai memicu tsunami dengan landaan (run-up) 3–9 meter di pantai-pantai barat daya Pagai — tercatat maksimum 16,7 meter di pulau kecil Sibigau — dan menewaskan sedikitnya 431 orang (catatan gempa 2010 Mentawai; studi Geophysical Research Letters 2011). Kepulauan Pagai, tempat Sinaka berada, termasuk wilayah yang paling terdampak.

Kami menuliskan ini sebagai konteks tempat, bukan sebagai penjelasan: sumber-sumber yang kami baca tidak mengaitkan bencana 2010 dengan merosotnya lobster, dan kesaksian nelayan sendiri menunjuk kapal luar, bukan gelombang. Tetapi konteks itu penting untuk memahami betapa kecilnya ruang gerak ekonomi pesisir Pagai Selatan: komunitas yang baru satu setengah dekade lalu kehilangan begitu banyak kini menyaksikan sumber nafkah lautnya menipis pula. Ditambah peringatan BMKG pada Agustus 2024 bahwa segmen megathrust Mentawai–Siberut menyimpan potensi gempa hingga M8,9 (Kompas), setiap rencana usaha di pesisir kepulauan ini memang harus dihitung dengan laut sebagai mitra sekaligus ancaman.

Lobster dalam ekonomi yang berdiri di atas laut

Kenapa satu komoditas di satu kecamatan pantas dibaca pelan-pelan? Karena di Mentawai, laut bukan pelengkap. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang 47,42 persen dari PDRB kabupaten pada 2024 (BPS via Databoks) — hampir separuh dari seluruh nilai ekonomi daerah, jauh di atas sektor mana pun. Angka-angka dasar kabupaten ini kami kumpulkan dan perbarui di halaman Mentawai dalam Angka.

Dalam ekonomi seperti itu, hilangnya satu komoditas bernilai tinggi dari satu wilayah bukan berita kecil. Lobster umum dikenal sebagai tangkapan bernilai tinggi — artinya, ton-ton yang dulu dilaporkan dari Sinaka adalah uang tunai yang masuk ke kampung, dan puluhan kilogram hari ini adalah uang yang tidak lagi masuk. Berapa persisnya nilai yang hilang, tidak ada yang bisa menghitung dengan jujur: harga di titik kumpul berubah-ubah dan tidak terdokumentasi dalam sumber yang bisa kami kutip. Yang bisa dikatakan dengan aman hanyalah arahnya: turun jauh.

Sikakap, ikan budu, dan jalan nilai tambah

Cerita perikanan Pagai tidak berhenti di Sinaka. Pusat perikanan kepulauan Pagai adalah Sikakap — kecamatan pelabuhan yang juga menjadi salah satu pintu penyeberangan dari Padang (cara kerja rute-rute kapal itu kami uraikan di artikel penyeberangan Padang–Mentawai). Dari Sikakap pula muncul salah satu contoh nilai tambah yang paling membumi: ikan budu, olahan ikan awetan tradisional yang oleh Tribun Sumbar disebut sebagai upaya membangkitkan potensi perikanan Mentawai.

Ikan budu menarik justru karena sederhananya. Ia tidak butuh pabrik, tidak butuh rantai dingin yang panjang; ia mengubah ikan yang melimpah saat musim menjadi barang yang tahan disimpan dan bisa dijual saat harga baik. Bagi nelayan yang tangkapannya makin tidak pasti — seperti yang dialami penangkap lobster Sinaka — pengolahan semacam ini adalah cara memindahkan sebagian nasib dari laut ke tangan sendiri: nilai ditambah di darat, bukan hanya dikejar di laut.

Jarak membuat logika ini semakin kuat. Hasil laut segar dari Pagai harus menyeberangi laut untuk sampai ke pasar besar di Padang, dan penyeberangan itu tidak setiap hari: Sikakap dilayani kapal ro-ro ASDP KMP Gambolo dan KMP Ambu-Ambu dalam rotasi yang berganti-ganti hari dan tunduk pada cuaca (Tribun Padang). Bagi barang segar yang bergantung pada es, setiap hari tunggu adalah nilai yang menguap; bagi ikan budu dan olahan awetan lain, hari tunggu nyaris tidak berarti apa-apa. Di kepulauan yang jadwal kapalnya ditentukan oleh angin, barang yang tahan menunggu adalah barang yang menang.

Data yang tipis, dan kenapa itu masalah

Pembaca yang mencari deret statistik perikanan Mentawai akan cepat menemukan masalahnya: deret itu tipis. Salah satu angka kecamatan yang terdokumentasi rapi justru datang dari sebuah tesis Universitas Gadjah Mada tentang wisata bahari Tuapejat: produksi perikanan tangkap Kecamatan Sipora Utara tercatat 1.325 ton pada 2017 dan naik menjadi 3.856,43 ton pada 2018. Dua angka itu berumur hampir satu dekade dan hanya mencakup satu dari sepuluh kecamatan — kami kutip sebagai ilustrasi berlabel tahun, bukan potret hari ini.

Berapa produksi perikanan Mentawai tahun-tahun terakhir, kecamatan per kecamatan? Kami tidak menuliskan angkanya di sini karena kami belum memegang tabelnya; rujukan yang tepat adalah publikasi tahunan BPS "Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka". Kesenjangan data ini bukan sekadar keluhan penulis: tanpa deret produksi yang rapi, klaim seperti "lobster habis karena kapal luar" selamanya tinggal kesaksian yang berdiri sendiri — kuat secara moral, lemah secara pembuktian. Nelayan Sinaka pantas mendapat data yang sepadan dengan lautnya.

Modal untuk bertahan dan naik kelas

Satu kabar yang relevan bagi nelayan dan pengolah hasil laut datang dari sisi pembiayaan. Aturan KUR yang berlaku mulai 1 Januari 2026 menetapkan bunga flat 6 persen per tahun dengan plafon sampai Rp500 juta dan menghapus batas jumlah pengajuan (Kompas). Bank Nagari — bank daerah Sumatera Barat yang paling hadir di Mentawai — menargetkan sedikitnya 60 persen penyaluran KUR 2026 ke sektor produktif, dan perikanan disebut eksplisit di dalamnya (Langgam). Seluk-beluk aturan ini, termasuk pelajaran mahal dari kasus KUR fiktif di Siberut, kami bahas di artikel KUR dari kepulauan.

Modal tentu tidak mengembalikan lobster ke karang Sinaka. Tetapi bagi nelayan yang ingin berpindah dari sekadar menangkap ke menyimpan es, mengolah, atau mengangkut — langkah-langkah yang membuat kilogram yang sama bernilai lebih — akses kredit murah adalah salah satu dari sedikit alat yang benar-benar tersedia di kepulauan sejauh 100–150 kilometer dari pantai Sumatera.

Yang tersisa untuk dijaga

Kisah Sinaka mudah dibaca sebagai kisah kehilangan, dan memang begitu. Tetapi ia juga kisah tentang kampung yang menolak menjadi penonton di lautnya sendiri. Sepuluh ton seminggu barangkali tidak akan kembali — stok yang runtuh butuh waktu lama untuk pulih, kalaupun pulih. Yang masih bisa diputuskan hari ini adalah siapa yang menjaga sisa stoknya, dan untuk siapa hasilnya. Nelayan Sinaka sudah memberikan jawaban versi mereka: laut di depan kampung dijaga dari kampung. Sisanya — pengakuan hukum, data yang layak, dan pembeli yang menghargai hasil laut yang dijaga — adalah pekerjaan orang-orang di luar Sinaka.