Bandara Rp547 Miliar yang Masih Menunggu Pesawat

Di Pulau Sipora ada landas pacu sepanjang 1.500 meter dan selebar 30 meter — ukuran yang menurut Kementerian Perhubungan cukup untuk didarati pesawat ATR 72 berkapasitas sampai 78 kursi. Pembangunannya menelan biaya sekitar Rp547 miliar (angka Kementerian Perhubungan), dan Presiden Joko Widodo meresmikannya pada 25 Oktober 2023. Letaknya masuk akal: Sipora adalah pulau yang menampung ibu kota kabupaten, Tuapejat, di kecamatan terpadat se-Mentawai, Sipora Utara (BPS). Di atas kertas, Bandara Rokot adalah pintu udara paling serius yang pernah dimiliki Kepulauan Mentawai.

Yang mendarat lebih dulu di landasan besar itu justru pesawat kecil. Sejak 7 September 2023 — bahkan sebelum peresmian — rute Padang–Rokot dilayani Susi Air dengan Cessna Grand Caravan, dua kali seminggu (Infosumbar). Grand Caravan adalah pesawat perintis berbadan kecil; ia hanya memakai sebagian dari landasan yang dirancang untuk pesawat berkapasitas sampai 78 kursi. Selisih antara apa yang dibangun dan apa yang beroperasi itulah yang membuat Rokot menarik dibaca bukan sebagai berita transportasi, melainkan sebagai soal ekonomi infrastruktur: kapan sebuah landasan Rp547 miliar mulai bekerja sepadan dengan harganya?

Yang dibangun di Rokot: landasan hampir dua kali lipat

Bandara Rokot sebenarnya bukan bandara baru. Sebelum diperluas, landas pacunya hanya 850 meter (Kompas) — kelas lapangan terbang perintis, cukup untuk pesawat kecil semacam Grand Caravan dan tidak lebih. Proyek yang diresmikan pada Oktober 2023 memperpanjangnya menjadi 1.500 × 30 meter, sehingga secara teknis bandara ini naik kelas: dari perintis ke bandara yang bisa menerima pesawat baling-baling regional seperti ATR 72 (Kemenhub; Kompas).

Dalam keterangan resminya saat peresmian, Kementerian Perhubungan membingkai proyek ini sebagai soal aksesibilitas: akses yang membaik diharapkan mendorong kesejahteraan masyarakat di kepulauan yang selama ini bergantung hampir sepenuhnya pada laut. Logikanya masuk akal. Empat pulau utama Mentawai — Siberut, Sipora, Pagai Utara, dan Pagai Selatan — terpisah kira-kira 100 sampai 150 kilometer laut dari pantai barat Sumatra. Perjalanan laut dari Padang memakan waktu berjam-jam, dan jadwalnya tunduk pada cuaca. Penerbangan memangkas waktu tempuh itu menjadi jauh lebih singkat.

Tetapi landasan panjang hanyalah separuh cerita. Separuh lainnya adalah maskapai yang bersedia menerbangi rute itu secara komersial — dan di situlah Rokot tersendat.

Susi Air datang duluan, dan lama sendirian

Sepanjang 2024, kritik yang berulang di media Sumatra Barat adalah landasan besar yang kurang terpakai: satu-satunya operator tetap adalah Susi Air dengan Grand Caravan dua kali seminggu dari Padang (Infosumbar). Untuk penumpang, itu berarti kursi yang sangat terbatas; untuk pemerintah daerah, itu berarti bandara Rp547 miliar yang belum mengubah peta perjalanan kebanyakan orang.

Negosiasi untuk mendatangkan pesawat ATR — pesawat yang landasannya memang dibangun untuk itu — berlarut-larut. Pada 8 Oktober 2024, Bisnis.com melaporkan bahwa pembicaraan pengoperasian ATR rute Padang–Mentawai belum menemukan titik kesepakatan. Kesiapan landasannya sudah dinyatakan sejak peresmian (Kemenhub); yang belum ketemu adalah kesepakatan pengoperasiannya — dan pertanyaan yang lazim menggantung di rute semacam ini adalah siapa menanggung risiko kursi kosong di pasar yang belum terbentuk.

28 Maret 2025: rute baru, harga Rp677 ribu, subsidi menggantung

Titik terang muncul pada awal 2025. Kompas melaporkan pada 11 Maret 2025 bahwa rute baru dari Bandara Internasional Minangkabau (BIM) ke Mentawai dijadwalkan terbang perdana 28 Maret 2025, dilayani grup Lion Air, dengan harga tiket sekitar Rp677.000 sekali jalan. Namun laporan yang sama mencatat ganjalan yang belum selesai: subsidi harga tiket. Dinas Perhubungan, menurut ANTARA (Maret 2025), menyatakan belum ada kepastian subsidi tiket pesawat Padang–Mentawai.

Angka Rp677.000 itu penting untuk dibaca dengan konteks. Tiket kapal umumnya jauh lebih murah per orang, dan bagi sebagian besar penduduk kabupaten — yang tingkat kemiskinannya 13,89 persen pada 2024 menurut BPS — selisih harga itu bukan soal kenyamanan, melainkan soal terjangkau atau tidak. Tanpa subsidi, pasar yang realistis untuk kursi pesawat adalah pegawai yang perjalanannya dibiayai dinas, pelaku usaha yang waktunya mahal, dan wisatawan. Itulah sebabnya urusan subsidi bukan catatan kaki: ia menentukan siapa yang benar-benar bisa naik.

Bagaimana nasib rute itu sekarang, pada Agustus 2026? Jujur saja: catatan publik yang dapat diverifikasi untuk halaman ini berhenti di Maret 2025. Apakah penerbangan grup Lion masih (atau pernah konsisten) beroperasi, berapa tarifnya hari ini, dan apakah subsidi akhirnya diputuskan — ketiganya belum terkonfirmasi, dan halaman ini tidak menebaknya. Pembaca yang hendak terbang sebaiknya memeriksa langsung jadwal maskapai dan pengumuman Dinas Perhubungan sebelum menyusun rencana.

Sementara itu, laut tetap jalan utama

Selama status penerbangan belum jelas, tulang punggung penyeberangan Mentawai tetap yang lama: kapal. Rute Padang–Mentawai dilayani kapal cepat MV Mentawai Fast ke Tuapejat, Sikakap, Siberut, dan Sikabaluan, serta dua feri ro-ro ASDP — KMP Gambolo yang berputar ke Tuapejat, Sikakap, dan Sikabaluan, dan KMP Ambu-Ambu yang menyinggahi Siberut, Tuapejat, dan Sikakap — dengan rotasi pelabuhan yang berganti-ganti menurut hari dan selalu tunduk pada cuaca (Tribun Padang, Desember 2025). Cara kerja penyeberangan laut itu — siapa berlayar ke mana dan mengapa jadwalnya selalu berubah — diurai di artikel tersendiri: Cara kerja penyeberangan Padang–Mentawai.

Perbandingan ini menjelaskan mengapa bandara itu dibangun sekaligus mengapa ia sulit hidup. Dibangun, karena laut lambat dan bisa batal berlayar; bagi pasien rujukan, pejabat, atau turis dengan tiket pesawat lanjutan di Jakarta, satu hari tunda kapal itu mahal. Sulit hidup, karena bagi barang — semen, beras, bahan bangunan, hasil kebun — pesawat tidak pernah menjadi pilihan; logistik kepulauan tetap logistik kapal, dan penumpang yang sensitif harga akan tetap memilih dermaga selama selisih tarifnya berlipat.

Bandara di kabupaten dengan 15 jiwa per kilometer persegi

Ekonomi sebuah rute penerbangan pada akhirnya adalah soal kepadatan permintaan, dan di sinilah angka-angka dasar Mentawai bicara. Penduduk kabupaten ini sekitar 96–98 ribu jiwa (BPS via Databoks mencatat 96.570 pada 2024), tersebar di wilayah seluas 5.983 kilometer persegi — kepadatan hanya 15 jiwa per kilometer persegi menurut BPS (data 2023), tertinggi di Sipora Utara (48) dan terendah di Siberut Barat (7). Pasar penumpang harian yang bisa dikumpulkan satu bandara di Sipora, dari populasi sekecil dan setersebar itu, memang tipis. Angka-angka dasar kabupaten ini terhimpun dan diperbarui di halaman Mentawai dalam Angka.

Struktur ekonominya menambah lapisan berikutnya. PDRB Kepulauan Mentawai tumbuh 3,97 persen pada 2024, dengan PDRB per kapita sekitar Rp67,3 juta setahun, dan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang 47,42 persen dari PDRB (BPS via Databoks) — sektor-sektor yang hasilnya diangkut kapal, bukan pesawat. Yang paling mungkin mengisi kursi ATR justru sektor yang porsinya lebih kecil tetapi tumbuh: wisata. Kunjungan wisatawan ke Mentawai sekitar 29.000 orang pada 2024, naik kira-kira 5.000 dari tahun sebelumnya, dan sekitar 6.000 di antaranya datang khusus untuk berselancar (ANTARA Sumbar). Peselancar asing yang selama ini menempuh jalur laut dari Padang adalah calon penumpang yang paling tidak sensitif harga — seberapa besar sebenarnya pasar itu, ditimbang di artikel Menimbang angka di balik ombak Mentawai.

Pemerintah kabupaten sendiri menempatkan bandara ini dalam cerita yang lebih besar soal keterhubungan. Bupati dan wakil bupati yang dilantik pada 20 Februari 2025 mengusung slogan "Merdeka dari Ketertinggalan" dengan enam program prioritas, antara lain jalan antardesa dan listrik untuk semua desa (Mentawaikita) — pengingat bahwa di kabupaten prioritas penanganan kemiskinan ekstrem ini, bandara bersaing dengan kebutuhan dasar yang belum rampung. Pada 10 Agustus 2026, pemerintah kabupaten juga menandatangani nota kesepahaman dengan Riyadh Group Indonesia untuk kawasan ekowisata terpadu seluas 5.000 hektare (Kompas) — masih sebatas MoU, bukan proyek terbangun, tetapi jika kelak berlanjut, kawasan sebesar itu adalah jenis permintaan yang bisa mengubah hitungan sebuah rute penerbangan.

Bandara di tengah daftar infrastruktur yang belum selesai

Ada satu perbandingan lagi yang membuat Rokot terasa berbeda dari bandara serupa di daerah lain: ia berdiri di kabupaten yang urusan listriknya pun belum tuntas. PLN Sumatra Barat menargetkan 24 desa lagi di Mentawai teraliri listrik pada 2024, dan menyebut sisa desa yang belum berlistrik di provinsi itu — sekitar 0,02 persen — sebagian besar ada di Mentawai (ANTARA). Pemberitaan yang lebih awal menghitung 21 desa di Mentawai belum teraliri listrik PLN (Mentawaikita). Secara nasional, PLN menyatakan rasio desa berlistrik mencapai 99,92 persen pada akhir 2024 (via Tempo) — dan Mentawai adalah bagian dari sisa yang belum selesai itu.

Cerita konektivitas digital serupa. Program nasional untuk daerah 3T — tertinggal, terdepan, terluar — menjadi jalur yang paling relevan bagi Mentawai: BAKTI Komdigi melaporkan akses internet VSAT lewat satelit SATRIA-1 menjangkau 5.400 sekolah dan madrasah pada 2024 (Bisnis.com), dan Kementerian Kesehatan merencanakan sambungan Starlink untuk puskesmas di daerah terpencil dan kepulauan (Kemenkes). Berapa persisnya sekolah atau puskesmas Mentawai yang sudah terjangkau program-program itu belum tersedia dalam sumber yang dipakai halaman ini — angka kabupaten per program semestinya muncul di publikasi resmi masing-masing lembaga.

Konteks ini bukan untuk mengatakan bandara itu salah prioritas — keputusan semacam itu bukan urusan halaman ini — melainkan untuk menjelaskan mengapa satu landasan Rp547 miliar menanggung harapan yang begitu besar. Di kabupaten yang oleh pemerintah pusat dimasukkan sebagai daerah prioritas penanganan kemiskinan ekstrem (BPS via ANTARA Sumbar), setiap proyek besar dibaca dengan pertanyaan yang sama: kapan ia mulai terasa di dompet orang banyak?

Yang perlu dipantau

Rokot bukan proyek gagal; ia proyek yang belum ketemu pasangannya. Landasannya selesai, dan kesiapannya menerima ATR 72 sudah dinyatakan sejak peresmian (Kemenhub). Yang belum selesai adalah sisi permintaan: maskapai yang bertahan di rutenya, tarif yang bisa dijangkau penduduk, dan keputusan subsidi yang menggantung sejak Maret 2025.

Tiga hal yang layak dipantau pembaca dalam beberapa bulan ke depan: pertama, apakah rute BIM–Rokot yang dijadwalkan mulai 28 Maret 2025 itu kini benar-benar beroperasi reguler; kedua, apakah subsidi tiket diputuskan, dan oleh siapa; ketiga, apakah frekuensi penerbangan perintis Susi Air berubah. Ketiganya adalah fakta yang mudah diverifikasi begitu diumumkan resmi — dan begitu terverifikasi, halaman ini akan menjadi usang dengan cara yang terbaik: karena landasannya akhirnya dipakai sebagaimana ia dibangun.